Jakarta, Pondok Pesantren Muhammadiyah Tegal. Proses setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang berlangsung selama ini tidak sesuai dengan syara’. Karena, akad yang digunakan saat setoran tidak sesuai dengan maksud pemiliknya.
 |
| Setoran Biaya Haji Tak Sesuai Syariah (Sumber Gambar : Nu Online) |
Setoran Biaya Haji Tak Sesuai Syariah
“Akadnya termasuk ijarah atau wadi‘ah fasidah,” kata Staf Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) Sarmidi dalam sidang pleno.Putusan itu merupakan hasil bahtsul masail nasional LBM PBNU di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Yogyakarta, Selasa-Rabu (2-3/7).
Pondok Pesantren Muhammadiyah Tegal
Forum diikuti oleh Syuriyah PWNU se-Indonesia dan utusan dari sejumlah pesantren. Mereka menilai, pemilik dana BPIH sesudah disetor ke rekening Kemenag adalah calon jamaah haji. Sementara pemilik manfaat atau imbalan dari hasil pengelolaan dana BPIH yang telah disetor juga calon jamaah haji.Pondok Pesantren Muhammadiyah Tegal
Kalau calon jamaah haji pemilik dana BPIH, maka pengelolaan dana oleh Kemenag bersifat tasharruf fudluli. Tasharruf fudluli ialah praktik pengelolaan oleh pihak yang tidak berwenang.Untuk itu, LBM PBNU mengusulkan akad wakalah antara calon jamaah haji dan Kemenag. Akad wakalah itu dituangkan dalam form dan dibaca oleh calon jamaah haji. Akad wakalah menyatakan pelimpahan wewenang calon jamaah kepada Kemenag untuk mengelola dan menggunakan dana BPIH untuk ibadah haji.
Usulan ini dimaksudkan agar penggunaan dana BPIH dan ibadah haji jamaah pengguna dana tersebut sesuai dengan syariah.
Penulis: Alhafiz Kurniawan
Dari Nu Online: nu.or.id
Pondok Pesantren Muhammadiyah Tegal Hikmah Pondok Pesantren Muhammadiyah Tegal
EmoticonEmoticon